PROSEDUR IMPORT BARANG RESMI

0
699

Yang diijinkan untuk melakukan importasi barang hanyalah perusahaan yang mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR). Bila sebuah Perusahaan ingin mendapatkan fasilitas ijin impor, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mendapatkan NIK/ SPR.

Adapun Perusahaan yang belum mempunyai NIK/ SPR maka hanya diijinkan melakukan importasi sekali saja.

Persyaratan tambahan yang juga harus dipenuhi sebelum perusahaan melakukan importasi adalah harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Apabila perusahaan belum mepunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.

Berikut ini diagram dari prosedur impor di Indonesia :

prosedur import barang resmi PROSEDUR IMPORT BARANG RESMI 531220 20130609022100 300x208

Syarat-syarat Kelengkapan Dokumen dan Prosedur Import:

* Surat Ijin Usaha Perusahaan ( SIUP )
* Angka Pengenal Impor ( API )
* Sertifikat Registrasi Pabean ( SRP )
* Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
* Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
* Nomor Pengenal Importir Khusus ( NPIK )
* Importir Terdaftar ( IT )
* Invoice / Packing List Barang Impor
* Purchasing Order ( PO) / Sales Contract
* Surat Kuasa
* Dokumen Pengiriman Barang Impor ( AWB / Bill of Lading )

Beberapa hal yang membuat dokumen mendapat Jalur Merah antara lain :

  1. Impor baru
  2. Profil Importir High Risk
  3. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah
  4. Barang Impor Sementara
  5. Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II
  6. Ada informasi intelejen/ NHI
  7. Terkena sistem acak / Random
  8. Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi

Keterangan : Importir dapat melacak status dokumennya secara realtime melalui portal INSW dengan terlebih dahulu mendaftarkan usernya. Proses mendapatkan user dapat dilihat di portal INSW (www.insw.go.id)

PERINGATAN!!!!
KARGO/FORWARDER RESMI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN HARGA TARIF ANGKUTAN BARANG BAIK VIA UDARA DAN LAUT KEPADA CUSTOMER, SEBAB HITUNGAN TARIF RESMI BERDASARKAN TARIF HS CODE BEACUKAI YG DI LIHAT DI WEBSITE http://eservice.insw.go.id/index.cgi…ormation.html. KARGO RESMI MEMPUNYAI SISTEM TRACKING BARANG DAN JUGA DETAIL KAPAL YG MENGANGKUTNYA.

CIRI-CIRI KARGO NON RESMI :
1. Memberikan harga terlebih dahulu bagi angkutan Udara dan Laut
2. Minimum berat untuk udara 5-10kg, dan minimum berat untuk laut 0.5cbm
3. Menggunakan Marking Code (sebab dalam 1 kontainer/pesawat terdapat banyak broker2 pengiriman)
4. Tidak dapat melacak status pengiriman secara online, dan tidak tahu kode kapal/pesawat yg mengangkutnya.
5. Transit via PORT KLANG.
6. Pengiriman dari negara asal tanpa dokumen2 spt: Packing List, Bill Of loading dan Invoice.
7. Tidak ada kantor resmi di Indonesia
8. Pergantian biaya apabila barang rusak dan hilang tidak 100%
9. Apabila barang tertahan Beacukai, pihak kargo non resmi hanya menjanjikan saja barang keluar. Barang dapat tertahan berbulan-bulan.

Perhitungan Bea Masuk Pajak Barang Import dan Tata Cara Pengambilan/pengeluarannya (secara resmi):

pengertian :
Harga barang = cost (C)
Asuransi = insurance (I)
Ongkos kirim = freight (F)
Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM) = Cost + Insurance + Freight = CIF

Untuk barang impor tidak melalui PJT (Perusahaan Jasa Titipan):

Bea masuk = CIF * tarif bea masuknya (bisa 0%, 5%, 10% dst lihat di BTBMI)
PPN = (CIF + bea masuk) * 10%
PPh = (CIF + bea masuk) * 7.5% (bisa kena 2,5% bila punya API, atau 15% bila tidak punya NPWP)
Untuk barang impor melalui PJT atau kantor pos, tata cara perhitungan sama dengan formula diatas, hanya sebelumnya harga barang – 50 USD:

untuk barang dgn harga dibawah 50 dolar gratis / free tidak bayar bea masuk dan pajak

Bea masuk = (CIF) * tarif bea masuknya
PPN = (CIF + bea masuk) * 10%
PPh = (CIF + bea masuk) * 7.5%
contoh :

Jam tangan mempunyai tarif pos / HS = 910191000
Harga barang (Cost (C)) $111.25
Asuransi (Insurance (I)) $0.44
ongkir (Freight (F)) $25.95
Cost + Insurance + Freight = CIF = $137.64
CIF tersebut dikurangi hak untuk barang kiriman $50 = 137.64-50 = $87.64
Berhubung kurs rupiah saat itu adalah Rp 8.967/1 USD, maka
$87.64 = 87.64 * 8967 = Rp 785867,88

Bea Masuk = 10% = Rp 79.000 (pembulatan)
PPN = 10% = Rp. 87.000 (pembulatan)
PPh = 7,5% = Rp. 65.000 (pembulatan)
Total tagihan = Rp. 231.000,-
Selain itu, di Bea cukai ada ongkos tambahan untuk repacking dan ada tambahan biaya juga di kantor pos, sehingga Total biaya menjadi Rp. 285.000

Untuk melihat tarif Bea Masuk silahkan visit : http://www.beacukai.go.id/?page=apps…an-lartas.html

“TATA CARA IMPORT BARANG RESMI”

Bagaimana cara mengimport barang resmi , sering ditanyakan oleh para reader di import borongan oeh karena ini kami akan menjelaskan kepada seluruh pembaca threat ini
Tata Cara Mengimport di bidang Impor

Pada dasarnya import barang mempunyai dasar Hukum
UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/BC/2008.

bidang Import atau Kepabeanan
BC atau bea cukai sering disebut kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
Sedangkan import adalah Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean
Daerah Pabean
Setelah kita mengetahui Import maka kita harus mengetahui daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk
Kawasan Pabean
Barang import biasaya akan masuk melalui Kawasan Pabean , sedangkan Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di di pelabuhan laut,Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Impor untuk di pakai :
Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

Syarat Pengeluaran barang Impor untuk dipakai setelah diserahkan :
Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuk dan PDRI;
Pemberitahuan pabean dan Jaminan; atau
Dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Penjaluran
JALUR MERAH, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
JALUR HIJAU, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
JALUR KUNING, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB;
JALUR MITA Non-Prioritas;
JALUR MITA Prioritas.

Kriteria jalur Merah :
Importir baru;
Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir);
Barang impor sementara;
Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II;
Barang re-impor;
Terkena pemeriksaan acak;
Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.

Kriteria jalur Hijau :
Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam kriteria jalur merah

Kriteria jalur Prioritas :
Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas

Pemeriksaan Pabean :
Jalur Merah dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang;
Jalur Hijau hanya dilakukan penelitian dokumen;
Jalur Prioritas tidak dilakukan Pemeriksaan Pabean sebagaimana yang dilakukan terhadap jalur merah atau hijau.

Pemeriksaan Fisik :
Pemeriksaan Biasa
P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor
Pemeriksaan dengan alat Hi-co scan X-ray
KEP 97/BC/2003
Penegasan DJBC (terlampir)
Pemeriksaan di lapangan/gudang importir
P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik barang Impor

Pemeriksaan Fisik Barang
terdapat 4 tingkatan pemeriksaan fisik :
Mendalam – barang diperiksa 100%
Sedang – barang diperiksa 30 %
Rendah – barang diperiksa 10%
Sangat rendah – barang diperiksa di gudang importir (importir jalur prioritas)
pemeriksaan fisik dilakukan dengan memeiksa barang secara merata sesuai dengan % pemeriksaan terhadap keseluruhan barang.

Pembayaran

Pembayaran Biasa :
semua pembayaran dilakukan di Bank Devisa Persepsi
Pembayaran di Bea dan Cukai hanya diperbolehkan dalam hal
Tidak terdapat bank devisa persepsi
Untuk barang impor awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang penumpang.

Pemberitahuan Pabean
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :
Invoice
Packing List
Bill of Lading/ Airway bill
Polis asuransi
Bukti Bayar BM dan PDRI (SSPCP)
Surat Kuasa , Jika Pemberitahu PPJK

Perijinan / Tata Niaga
Jenis
Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK
Melekat kepada objek (barang) misalnya ijin ML (makanan luar) dari BPOM
Prinsip umum : Perijinan harus ada pada saat importir mengajukan PIB
Untuk Jalur Prioritas, karena tidak dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik didepan, maka ijin dianggap telah dipenuhi.

Nah Data data diatas adalah prosedur dan tata cara import barang yang harus diketahui oleh para importir baru atau lama , kami siap membatu anda baik import resmi seperti diatas atau jalur import borongan , atau door to door , sedangkan jalur door to door juga menggunakan sistem diatas hanya semua pekerjaan dan praktek pekerjaan dilapangan akan kami atur jadi importir hanya tinggal menunggu di tempatnya , tapi harus turun tangan ke lapangan

LARANGAN PEMBATASAN

Salah satu peran Bea Cukai adalah melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara. Tugas titipan dari instansi terkait ini sering dikenal dengan Larangan Pembatasan atau disingkat Lartas.

Lartas dimaksud diatur secara khusus dalam Bab X pasal 53 UU Kepabeanan. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir bisa dibatalkan ekspornya, atau diekspor kembali (re-ekspor), atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping lartas, diatur juga mengenai penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara (pasal 54 s.d. 64 UU Kepabeanan).

Dalam perkembangannya Bea Cukai membangun sebuah sistem satu pintu dalam penanganan lartas tersebut. Bea Cukai mampu membangun sebuah portal yang dinamakan Indonesia National Single Window atau disingkat INSW. INSW diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, yaitu sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs clearance and release of cargoes). Sehingga dengan dibangunnya INSW mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalu lintas barang antar negara, serta mendorong percepatan proses customs clearance dan cargo release (portal INSW, 16-05-2013).

Perbedaan EDI dan PDE

Definisi EDI Kepabeanan

Bagi komunitas kepabeanan, mungkin nama EDI sudah tidak asing lagi, tetapi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan EDI? EDI singkatan dari Electronic Data Interchacge adalah sebuah format dokumen atau struktur data dalam bentuk UN/EDIFACT merupakan bagian dari dunia e-commerce yang digunakan sebagai format standar untuk pertukaran data secara elektronik antar organisasi/perusahaan.

EDI digunakan di indonesia mulai tahun 1995, saat itu digunakan untuk pertukaran data di Pelabuhan Tanjung Priok, saat itu juga mulai dirintis untuk digunakan untuk pertukaran data dokumen import antara perusahaan dengan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Pada tahun1997 EDI resmi dimandatorikan untuk pertukaran data PIB (Pemberitahuan Impor Barang), pada tahun 2003 resmi dimandatorikan untuk PEB (Pemberitahuan Export Barang), pada tahun 2006 resmi dimandatorikan untuk dokumen manifest (BC.1.1).

Selain di Bea Cukai, sampai saat ini EDI digunakan di dalam berbagai macam instansi baik pemerintah maupun swasta. Untuk pemerintah misalnya di Dept. Pos dan Telekomunikasi, Balai Karantina Ikan, Balai Karantina Hewan, Dept. Perdagangan, dan lain-lain. Untuk sektor swasta misalnya digunakan oleh Toshiba, Toyota Astra Motor, Unilever, Matahari, Nestle, dan lain lain. Sampai saat ini sistem EDI sangat berkembang pesat di Indonesia, terlebih dengan mulai diterapkannya sistem Nasional Single Window di kepabeanan, bisa dikatakan sistem EDI sangat terintegrasi di dalamnya.

Salah satu penyedia jasa layanan EDI (EDI Provider) di Indonesia adalah PT. EDI Indonesia (EDII) yang sampai saat ini sudah 15 tahun berdiri. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT. Pelabuhan Indonesia II, tapi sebelumnya kepemilikan saham terbesar dimiliki PT. Indosat. Selain itu ada juga perusahaan-perusahaan lain sebagai EDI Provider di ndonesia diantaranya adalah PT. Telkom, PT. Lintas Artha, Finnet Indonesia, dan lain lain.

 

EDI Kepabeanan adalah penyerahan pemberitahuan pabean oleh mitra kerja pabean serta pemberian keputusan oleh administrasi pabean dengan menggunakan format standar internasional melalui sistem komputer dan sarana komunikasi data.

Manfaat dan Tujuan
– Pelayanan dokumen pabean lebih mudah dan cepat
– Pengawasan pabean lebih efektif dan efisien
– Peningkatan kelancaran arus barang
– Kemudahan pengumpulan data serta pembentukan sistem informasi dan statistik
– Mengurangi tatap muka (personal contact)
– Meningkatkan citra dan daya saing Indonesia di dunia internasional

Pihak-pihak yang Terlibat
– Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
– Masyarakat usaha (importir, eksportir, PPJK, agen pengangkut, pengusaha TPS/TPB)
– Bank

PDE
Setelah Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBP
Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE). Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB
Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP
Jika data benar akan dibuat penjaluran.
Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB
Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB

PERUSAHAAN JASA TITIPAN
Dasar Hukum
UU RI No.10/1995 jo. UU RI No. 17/2006
Kepmenkeu RI No. 490/KMK.05/1996
Kep DJBC No. Kep-78/BC/1997 jo. Kep-83/BC/2002
Perdirjen No. P-05/BC/2006 jo. P-09/BC/2006 >> PJT

Yang dimaksud Perusahaan Jasa Titipan misalnya EMS, UPS , DHL. FEDEX, DPEX dan lain sebagainya yg termasuk dalam ASPERINDO.
a. Pertama perlu diketahui bahwa impor melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), importir dikenakan Bea Masuk (BM), PPN, PPh 21. Pengenaan Cukai, hanya pada barang-barang tertentu,Barang Kena Cukai (BKC), misalnya, Rokok dan Minuman beralkohol.

b. Penetapan Nilai Pabean, khusus melalui PJT, ditetapkan oleh Petugas (Official Assessment). Berbeda dengan importir umum, dimana menggunakan Self Assesment.

c. Untuk menetapkan nilai dari suatu barang, petugas mendasarkan pada harga transaksi, diantaranya dengan memperhitungkan nilai pada Invoice, bukti pembayaran lainnya, harga-harga barang sejenis di pasaran.

d. Untuk penetapan % tarif BM berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Untuk PPN sebesar 10%, sedangkan PPh 7.5% (Non API). Untuk detil perhitungan silakan klik link diatas.

e. Jika belum ada surat penetapan:

Kalau petugas pemeriksa barang menetap nilai pabean atas barang tersebut terlalu tinggi, silakan hubungi langsung pemeriksa barang tersebut dengan membawa bukti-bukti pendukung, misal invoice, packing list, bukti transfer pembayaran, price list harga di pasaran atau mungkin kalau ada web-nya, atau perjanjian kontrak jual-beli, surat penetapan nilai impor barang sejenis sebelumnya (jika pernah impor), dsb.

Jika petugas pemeriksa masih bersikeras dengan harga penetapan, silakan Bung Anzam minta menghadap ke atasan ybs, Kasubsi atau Kepala Seksi. – Jangan pernah menawarkan nego-

f. Jika sudah ada surat penetapan;

Sifat penetapan khusus untuk importir via PJT bersifat final, jadi tidak ada prosedur keberatan dan banding ke pengadilan. Jadi, jika sudah terlanjur keluar surat penetapan, silakan Bung Ansam melaporkan ke keluhan/komplain:
– masalah kode etik ke Kasi Kepatuhan Internal;
– masalah ketidakpuasan pelayanan ke Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi.
di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Jakarta – Halim;