Faktanya, Semua Orang Indonesia “Imigran”, Tidak Ada yang Pribumi

0
79

Faktanya, Semua Orang Indonesia “Imigran”, Tidak Ada yang Pribumi

Di Indonesia, ada beragam jenis manusia, mulai dari Jawa yang keling, Sunda yang putih, Tionghoa yang sipit, sampai Papua yang hitam. Lalu, siapa sebenarnya pribumi?

Peneliti Eijkman Institute Profesor Herawati mengatakan, perbedaan fisik diakibatkan oleh adanya pencampuran genetik yang terjadi di tubuh manusia. Peristiwa ini berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu dari sejumlah gelombang migrasi.

Gelombang migrasi pertama terjadi sekitar 60.000 tahun lalu. Bermula dari Afrika, manusia menyebar ke berbagai daerah. Saat itu, kepulauan yang kita lihat di peta Indonesia belum terbentuk.

Kalimantan, Jawa, dan Sumatera masih menjadi satu dataran luas yang disebut Sundaland dengan luas sekitar 1.800.000 Km. Kemudian, Wallacea menjadi daerah sendiri yang kini bisa dikenali dengan wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Sementara itu, Papua masih satu daratan dengan Australia.

Gelombang migrasi kedua terjadi sekitar 30.000 tahun yang lalu dengan datangnya orang-orang Austro-asiatik. Di antara lain mereka berasal dari Vietnam dan Yunan.

“Kemudian bercampur dengan yang (gelombang) pertama kan atau yang pertama tadi sudah jalan terus ke timur sampai ke Papua,” kata Herawati dalam acara Wallacea Week 2017 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Gelombang migrasi ketiga datang dari Formosa atau Taiwan sekitar 6.000-5.000 tahun yang lalu. Meski datang terakhir, Herawati berkata bahwa orang-orang Formosa juga turut berpengaruh terhadap bahasa astronesia yang sekarang digunakan.

Meski demikian, pencampuran genetika tak berhenti sampai di situ. Diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia yang merupakan pusat perdagangan dunia memungkinkan percampuran genetik terjadi lebih banyak.

“Jadi ketika DNA seseorang dites, nanti bisa didapatkan ada China, India, dan Eropa. Kalau Minang kita sudah periksa, ada Eropanya karena itu kawasan maritim,” kata Herawati.

Penelitian Herawati dan koleganya pada tahun 2017 menggunakan sampel DNA dari 500 orang yang berasal dari 25 tempat di regional Asia. Dia juga membandingkan genetika yang telah tersedia di bank genetika dari penelitian sebelumnya.

Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) itu menuturkan, dalam konteks indonesia, tidak ada genetika dominan yang menguasai dari barat ke timur. Dari ujung utara, genetika Austro-asiatik lebih banyak.

“Kemudian yang kedua, campurannya astronesia yang dapat dari Formosa tadi, terus baru yang lain. Makin ke timur makin banyak (percampuran),” kata Herawati.

Dia melanjutkan, pencampuran itu juga bisa menjelaskan perbedaan fisik. Karena itu evolusi. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, semua akan seleksi dan adaptasi, sesuai dengan teorinya Wallace atau Darwin. Yang selamat adalah mereka yang berhasil melewati medan yang sulit.

Adanya migrasi dan analisis DNA juga dapat menjelaskan keberadaan pribumi atau orang Indonesia asli. Bila pribumi sering kali diartikan sebagai orang yang telah mendiami suatu tempat selama beberapa generasi, sains berkata sebaliknya.

“Pribumi itu 100 persen. Nah, yang 100 persen mana kalau kamu melihat hasilnya tadi? Tidak ada satupun yang 100 persen,” kata Herawati.

Pribumi dan Politik Populisme

PRIBUMI dan non- pribumi. Sudah cukup lama rasanya terminologi ini absen dari khasanah tulis menulis, media, pidato, artikel ataupun perpolitikan nasional. Benar masih ada tapi hanyalah sepoi angin lewat saja.

Apalagi didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tegas-tegas berjudul: “Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggara Pemerintah.”

Sumber resmi dari kepustakaan Kepresidenan Republik Indonesia.

Hari kemarin, Senin tanggal 16 Oktober 2017 dalam forum resmi nasional, pidato pertama Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, beberapa kali menegaskan dan menekankan kepribumian ini.

“Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan (dijajah). Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Anies, dalam pidato politiknya di Halaman Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10/2017) malam.

Sontak netizen bereaksi beramai-ramai di seluruh linimasa media sosial. Istilah yang sempat populis ini kembali diperbincangkan.

Populisme dalam politik bukanlah barang baru. Para ahli ilmu sosial politik sendiri mengalami kesulitan mendefinisikan mahluk ajaib bernama populisme ini.

Mengutip dan menyarikan beberapa literatur tentang populisme, Isaiah Berlin mengatakan, “Memang ada sebuah sepatu berbentuk populisme, namun tak ada satupun kaki yang cocok mengenakannya.”

Paul Taggart mengumpamakan bahwa populisme seperti bunglon yang bisa berubah-ubah warna kulitnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana dia berada.

Margaret Canovan (1981) mendefinisikan dan membagi populisme dalam tiga bentuk. Ketiga bentuk populisme dan ditambah populisme keempat khusus versi Indonesia, dikemas dengan apik dalam pidato tersebut.

Pertama, populisme wong cilik. Ini seakan-akan berorientasi kepada para rakyat kecil untuk mencapai tujuan politiknya. Seakan berpihak kepada wong cilik, pengusaha kecil, mengondisikan prasangka terhadap pengusaha dan pemerintah adalah jenis ini.

Ciri khas jenis ini adalah memuja “kejayaan masa lalu” dan meratapi masa kini. Segala jenis kebijakan pemerintah dicerca dengan berbagai mantera ajaib “neolib”, “kapitalisme”, “kesenjangan sosial” dan lagi-lagi benturan yang digaungkan “pribumi – non pribumi”.

Kedua, populisme otoriter yang berharap lahirnya pemimpin kharismatik. Pemimpin yang seakan akan memimpin di garis depan “peperangan” melawan kapitalisme, asing-aseng, pengusaha besar.

Kemasan populisme ini akan melahirkan pemimpin yang seakan-akan terpilih secara demokratis tapi bukan berdasarkan rasionalitas politik, melainkan karena isu-isu sensitif lainnya. Dalam hal ini isu agama, sentimen etnis, asing-aseng, hantu palu arit kebangkitan PKI dsb.

Ketiga, populisme revolusioner yang mengemas ide-ide kolektif ketidakadilan sosial, ketimpangan sosial, kelesuan ekonomi, nasionalisme semu, dominasi elite politik, pemerintah otoriter.

Oleh karenanya pengusung populisme jenis ini menyerukan semua ketimpangan dan ketidakadilan itu harus diruntuhkan oleh sosok pemimpin revolusioner yang (dianggap) mewakili kepentingan rakyat.

Yang mungkin terlewat oleh para pakar ilmu sosial politik kelas dunia itu adalah ada yang keempat, (yang mungkin) khusus di Indonesia yaitu populisme primordial. Definisi primordialisme adalah: sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Sumber Wikipedia.

Dalam hal ini yang terkuat adalah primordialisme agama. Kita semua mafhum apa yang terjadi beberapa tahun belakangan semenjak Pilpres 2014 sampai sekarang yang baru lewat Pilgub 2017.

faktanya, semua orang indonesia "imigran", tidak ada yang pribumi Faktanya, Semua Orang Indonesia “Imigran”, Tidak Ada yang Pribumi 1814098872 300x200faktanya, semua orang indonesia "imigran", tidak ada yang pribumi Faktanya, Semua Orang Indonesia “Imigran”, Tidak Ada yang Pribumi 0953470ethnicgroup indonesia2 300x126

Kembali lagi ke istilah pribumi (non-pribumi otomatis menyertai walaupun tak terucap), definisinya menurut Wikipedia adalah: Pribumi atau penduduk asli adalah setiap orang yang lahir di suatu tempat, wilayah atau negara, dan menetap di sana dengan status orisinal, asli atau tulen (indigenious) sebagai kelompok etnis yang diakui sebagai suku bangsa bukan pendatang dari negeri lainnya.

Pribumi bersifat autochton (melekat pada suatu tempat). Secara lebih khusus, istilah pribumi ditujukan kepada setiap orang yang terlahir dengan orang tua yang juga terlahir di suatu tempat tersebut. Lihat di Wikipedia.

Mengutip lebih jauh dari Wikipedia, istilah “pribumi” sendiri muncul di era kolonial Hindia Belanda setelah diterjemahkan dari inlander (bahasa Belanda untuk “pribumi”).

Istilah ini pertama kali dicetuskan dalam undang-undang kolonial Belanda tahun 1854 oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk menyamakan beragam kelompok penduduk asli di Nusantara kala itu, terutama untuk tujuan diskriminasi sosial.

Selama masa kolonial, Belanda menanamkan sebuah rezim segregasi (pemisahan) rasial tiga tingkat: ras kelas pertama adalah “Europeanen” (“Eropa” kulit putih); ras kelas kedua adalah “Vreemde Oosterlingen” (“Timur Asing”) yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun non-Eropa lain; dan ras kelas ketiga adalah “inlander”, yang kemudian diterjemahkan menjadi “pribumi”.

Sistem ini sangat mirip dengan sistem politik di Afrika Selatan di bawah apartheid, yang melarang lingkungan antar-ras (“wet van wijkenstelsel”) dan interaksi antar-ras yang dibatasi oleh hukum “passenstelsel”.

Pada akhir abad ke-19 Pribumi-Nusantara seringkali disebut dengan istilah Indonesiërs (“Orang Indonesia”).

“Tidak ada gen murni Indonesia,” kata Prof Dr. Herawati Supolo-Sudoyo M.S. Ph.D, ahli genetika dari Lembaga Eijkman, dalam seminar Kebinekaan, Warisan Budaya Nusantara, yang diadakan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komda Jabodetabek, di Jakarta, Selasa (16/5).

faktanya, semua orang indonesia "imigran", tidak ada yang pribumi Faktanya, Semua Orang Indonesia “Imigran”, Tidak Ada yang Pribumi 0955086ethnic rstb dot royalsocietypublishingdotorg 300x192
“Kita merupakan pencampuran genetika dan semua berasal dari Afrika,” katanya. Profesor Herawati menyampaikan bahwa dengan kedatangan berbagai ras manusia dan pencampuran genetika, yang dibuktikan oleh berbagai penelitian lintas ilmu, dari ilmu arkeologi, sejarah, antropologi, etnografi, menunjukkan bahwa sebetulnya tak ada gen murni Indonesia.

Di luar banyak etnis Indonesia yang jumlahnya sudah ratusan sendiri, para pendatang dari luar terbesar terdiri dari tiga etnis: India, Tionghoa dan Arab; yang datang secara bergelombang dari berbagai kurun waktu ke berbagai tempat di seluruh penjuru Nusantara.

Secara umum, genetika orang Indonesia kira-kira adalah 74 persen Asia Tenggara dan Oseania, 9 persen Asia Selatan, 5 persen Asia Timur, 6 persen Arab, dan 6 persen Afrika.

Jadi, tidak ada satupun etnis di Nusantara yang memiliki galur genetika murni single ethnic.